Sislognas Memperlancar Denyut Perdagangan Dalam Negeri
Tebaran senyum optimis menyembul dari wajah para pelaku dan
pemangku kebijakan ekonomi Indonesia tatkala menyambut terbitnya Perpres
no 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional
(Sislognas) pada 5 Maret 2012 lalu.
“Terbitnya Perpres tentang Sislognas ini sangat ditunggu semua
pihak. Karena, sektor logistik semakin hari semakin diyakini memiliki
nilai strategis dan bahkan telah menjadi salah satu faktor penentu bagi
pembangunan daya saing bangsa ini,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi.
Untuk dicatat, biaya logistik nasional mencapai 27% dari Produk
Domestik Buto (PDB). Bersamaan dengan itu, di lapangan masih banyak
persoalan dan kendala teknis yang perlu diselesaikan untuk mewujudkan
sistem logistik yang efektif dan efisien, terutama dalam kaitannya
dengan tingkat penyediaan infrastruktur yang masih rendah, masih
ditemukannya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang menyebabkan
biaya ekonomi tinggi, dan keterbatasan kapasitas dan jaringan pelayanan
penyedia jasa logistik nasional.
Hasil survei Indeks Kinerja Logistik (
Logistic Performance Index)
yang diselenggarakan Bank Dunia pun menunjukkan kinerja logistik
Indonesia juga masih lemah. Survei itu menempatkan Indonesia di
peringkat ke-75 dari 155 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah
Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam
(53).
Karena itu, Cetak Biru Sislognas ini diharapkan benar-benar dapat
menjadi rujukan semua pemangku kepentingan terkait pembangunan ekonomi
bangsa ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Yakni, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Perpres tersebut.
Dijelaskan, bahwa Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
berfungsi sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian,
gubernur, dan bupati/wali kota dalam menyusun kebijakan dan rencana
kerja yang terkait dengan pengembangan Sistem Logistik Nasional di
bidang masing-masing, yang dituangkan dalam dukumen strategis
masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan
pemerintah daerah sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan.
Sejumlah pihak terkait menyambut baik terbitnya Perpres Sislognas
ini. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik,
Natsir Mansyur, misalnya, menyatakan bahwa isi dari Perpres sudah cukup
mewakili masukan-masukan yang pernah disampaikan oleh Kadin kepada
pemerintah, terutama mengenai perbaikan infrastruktur serta tingginya
biaya logistik nasional
. “Kita menyambut baik pastinya. Semoga dengan terbitnya Perpres ini bisa memperbaiki ekonomi Indonesia terutama infrastruktur,” imbuhnya.
Adapun bagi Kementerian Perdagangan, terbitnya Perpres Sislognas pun
menjadi sebuah pemantik semangat baru untuk bekerja lebih fokus dan
maksimal. Terkait hal itu, dalam kesempatan kunjungan ke Kawasan Ekonomi
Khusus Sei Mangkei beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu
Krisnamurthi telah menjelaskan kepentingan Kemendag terkait dengan
konektivitas dan Sistiem Logistik Nasional.
Ketiga kepentingan itu adalah; 1) Harga untuk pasar dalam negeri
terkait dengan stabilitas dan keterjangkauan harga khususnya untuk
komoditas pangan pokok dan komoditas strategis lainnya, serta untuk
pasar internasional terkait dengan harga komoditas ekspor yang menarik
dan kompetitif. 2) Arus barang yang terkait dengan kelancaran arus
barang, volume barang, termasuk permasalahan handling dan sarana
transportasi. 3) Proteksi pasar dalam negeri dari barang-barang impor
melalui safeguarding, ACI dan daya saing produk nasional.
Memang, ada beberapa tantangan untuk membangun sebuah sistem logistik
nasional yang kuat, terintegrasi bahkan berdaya saing dengan industri
logistik global. Khususnya, terkait dengan kondisi dan karakter
geografis Indonesia yang sangat khas, yaitu terdiri dari ribuan pulau.
Selain itu, banyaknya pihak yang berkepentingan dengan sistem logistik
ini pun menjadi sebuah tantangan, yakni bagaimana memadukan seluruh
aturan yang ada saat ini baik aturan yang ada di Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah tentang
Moda Transportasi, Kementerian Informasi dan Komunikasi dengan aturan
Undang-undang Pos, dan lain sebagainya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem
Logistik Nasional ini sendiri, dalam Perpres juga telah dijelakan bahwa
Cetak Biru ini akan dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 - 2025 yang dipimpin oleh
Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ketua dan Wakil ketua, serta Menko
Perekonomian sebagai Ketua Harian. Dan ke depan, Sistem Logistik
Nasional diharapkan dapat berperan dalam mencapai sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, menunjang
implementasi MP3EI, serta mewujudkan sasaran PDB per kapita sebesar
14.250-15.500 dolar AS pada 2025.
Memperkuat MP3EI
Bak dua sisi uang logam. Itulah gambaran keterkaitan erat antara
Sislognas dan MP3EI Sislognas. Keduanya harus berjalan seiring sekata,
alias saling bersinergi positif dalam pembangunan ekonomi dan daya saing
bangsa. Yakni, MP3EI bertugas mengidentifikasi potensi kekuatan ekonomi
dan komoditi andalan nasional, sementara Sislognas berorientasi
menjamin pergerakan komoditi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan
efesien.
Dengan bahasa lain, Sislognas merupakan pemerkuat program Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebab,
dalam MP3EI tertuang rencana-rencana pemerintah terkait pembangunan
berbagai infrastruktur perekonomian yang secara langsung berkorelasi
dengan sektor logistik nasional. Yakni, seperti pembangunan pelabuhan
laut internasional, perluasan jalan kereta api, perbaikan bandara,
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan jalan dan jembatan
serta beberapa pembangunan infrastruktur lainnya.
Peran Strategis Sislognas Bagi Perdagangan Dalam Negeri
Sebagai negara maritim yang terdiri dari berbagai pulau, kehadiran
Sislognas sangatlah strategis bagi pembangunan perdagangan dalam negeri
yang kokoh dan berdaya saing tinggi. Sislognas juga menjadi penyemangat
baru bagi tumbuh berkembangnya dunia perdagangan Indonesia, baik secara
domestik maupun internasional. Pasalnya, Sislognas ini bertujuan
mengkoneksikan kekuatan ekonomi nasional, membuka isolasi pedesaan,
menghilangkan disparitas harga antar daerah dan meningkatkan peran jasa
logistik nasional.
Lebih teknisnya, Sislognas akan berperan untuk menjamin kelancaran
arus barang, mengurangi biaya transaksi atau ekonomi yang berbiaya
tinggi, membangun daya saing nasional, menjaga kelestarian lingkungan
hidup, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mensinkronkan dan
menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, sehingga
dapat menjadi benteng kedaulatan dan ketahanan ekonomi.
Terkait dengan arti penting tersebut, Kementerian Perdagangan RI
melalui Direktorat Logistik dan Saran Distribusi akan berperan dalam
pengembangan sistem logistik nasional, dengan menggabungkan sistem
transportasi dan pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi sebuah
konektivitas nasional.
Adapun visi pembangunan konektivitas adalah
Locally Integrated,
Globally Connected,
yang mencakup konektivitas lokal, nasional dan global dalam jalur
distribusi intra pulau, antar pulau, dan logistik perdagangan
internasional. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penataan
jaringan distribusi perdagangan yang efisien adalah peningkatan kinerja
logistik nasional melalui konektivitas sub sistem dan jaringan
distribusi yang mempengaruhinya. Indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja logistik Indonesia adalah
Logistic Performance Index (LPI) yang dipublikasikan oleh Bank Dunia.
Walhasil, implementasi Sislognas dan keberhasilannya benar-benar bisa
menjadi penyangga denyut ekonomi bangsa ini, sehingga mampu mewujudkan
kesejateraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.